SEMINAR NASIONAL
“Restorative Justice: Konsep, Implementasi, dan Potensi Permasalahan”

Sabtu, 13 September 2025
08.00 WIB – selesai
Kampus II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi

Menghadirkan Narasumber yang Ahli:

Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM., Ph.D., D.Crim (Rektor Ubhara Jaya)
Prof. Dr. Laksanto Utomo, SH., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya)
Prof. Dr. Adrianus E. Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph. D
Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, SH., MH
Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, SH., MH
Irjen. Pol. (P) Dr. Ronny F. Sompie, SH., MM

Moderator: Dr. Lusia Sulastri, SH., MH

Forum akademik ini menjadi kesempatan berharga untuk:
Memperdalam pemahaman tentang restorative justice sebagai paradigma penegakan hukum yang lebih humanis dan solutif.
Membangun jejaring akademik hukum tingkat nasional.

Mari hadir, berdiskusi, dan berkontribusi bagi terwujudnya sistem hukum Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat.

Narahubung:
Widya Romasindah (+62 812-9018-4645)
Diana Fitriana (0822-1762-7792)

Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Call Center Humas UBJ: +62 878-4162-4810

Baca Juga: Seminar Nasional Fakultas Hukum Ubhara Jaya: Menakar Masa Depan Penegak Hukum di Indonesia

Acara ini dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Abrianto Pardede, S.H., S.I.K., M.H, beserta jajaran yang mewakili Kapolda Metro Jaya. Seminar ini juga dihadiri oleh dosen dan mahasiswa kampus mitra yaitu, Universitas Esa Unggul, Universitas Budi Luhur, Universitas Marsekal Udara Suryadarma, dan Universitas Borobudur.

Acara dibuka dengan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum, dalam sambutannya mengatakan bahwa seminar KUHAP ini sangat penting karena membahas bagaimana implementasi KUHAP baru.

“Seminar sosialisasi KUHAP ini sangat penting karena kita membahas tentang arah baru sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP serupa dengan sistem peradilan pidana terpadu yang menganut Integrated Criminal Justice System. Dimana sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional dalam undang-undang, jadi tidak ada dominasi kepemilikan. Semoga seminar ini memberikan pencerahan bagi para hadirin terkait pembahasan yang diangkat,” ucapnya.

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ), Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim., (Honoris Causa), dalam sambutannya menjelaskan bagaimana KUHAP menjadi dasar hukum bagi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta aparatur penegak hukum lainnya dalam memutuskan keputusan sesuai dengan koridor perundang-undangan serta maksud dari pembaruan KUHAP.

“KUHAP berfokus pada tata cara penegakkan hukum pidana atau Criminal Law Enforcement Procedure. Artinya KUHAP memuat ketentuan tentang prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan yang menjadi dasar hukum bagi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta aparatur penegak hukum lainnya dalam koridor perundang-undangan agar sesuai dengan kewenangannya. Pembaruan KUHAP dimaksudkan sebagai pelengkap terhadap diberlakukannya KUHP yang baru pada tahun 2026, sehingga dibutuhkan norma yang lebih ketat dan terintegrasi guna memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum demi terwujudnya pra pidana yang adil dan transparan,” jelasnya.

Irjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim., (Honoris Causa), juga mengatakan bahwa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ) selalu terbuka sebagai ruang kolaborasi.

“Melalui Seminar Nasional ini, kita dapat membangun modal kolektif berupa pengetahuan keberanian intelektual dan kepedulian bersama terhadap arah sistem peradilan pidana di Indonesia. Perlu diingat bahwa sistem hukum yang baik tidak hanya ditentukan oleh rumusan normatifnya, tetapi juga oleh kualitas manusianya, kesadaran etik para penegaknya, dan semangat kolaborasi lintas institusi. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dan kerja sama strategis guna mewujudkan arah baru sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih kuat dalam legitimasi, etika hukum, dan kepercayaan publik,” ucapnya.

Seminar Nasional ini menghadirkan akademisi dan praktisi hukum berpengalaman yang aktif berkontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Narasumber terdiri dari (Kaprodi Magister Ilmu Hukum UBJ) Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H, (Dosen Program Doktor Hukum UBJ) Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn, dan (Jaksa dan Dosen Pascasarjana UNS) Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.H. serta dimoderatori oleh (Dosen Fakultas Hukum UBJ) Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H, menyampaikan materi dengan judul “Mengukur Kompetensi Penyidik dalam RUU KUHAP.” Dr. Edi dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam RUU KUHAP, Polri tetap menjadi aktor utama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Namun, tantangan muncul dengan penguatan pengawasan proses penyidikan, pembatasan penahanan, dan perluasan peran praperadilan. Usulan syarat pendidikan S1 Hukum bagi penyidik dinilai lebih tepat diatur dalam regulasi internal Polri (Perkap), bukan dalam RUU. Rekomendasi diarahkan agar RUU KUHAP fokus pada penguatan prosedural hukum, bukan aspek administratif kelembagaan. Mahasiswa sebagai generasi penerus diharapkan memahami bahwa KUHAP merupakan fondasi perlindungan hukum yang harus menjunjung due process of law, asas praduga tak bersalah, dan fair trial. Kesimpulannya, RUU KUHAP bukan hanya reformasi teknis, tetapi wujud komitmen negara dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan menghormati HAM.

Selanjutnya, Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn, menyampaikan materi berjudul “Menakar Masa Depan Rancangan KUHAP Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” Dr. Joko menyampaikan, restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai keadilan yang menyeluruh dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata hukuman. Dasar hukumnya sudah tertuang dalam berbagai regulasi seperti SE Kapolri, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung. Meskipun RKUHAP membawa pembaruan positif, seperti pengaturan rekaman CCTV saat pemeriksaan dan penguatan hak-hak tersangka, masih ada potensi risiko penyalahgunaan jika tidak diawasi ketat, misalnya soal penangkapan tanpa batas waktu atau dominasi penyidik atas bukti elektronik. Dibandingkan sistem hukum negara lain seperti Jerman dan Inggris, Indonesia perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip seperti due process of law dan perlindungan HAM tetap menjadi prioritas utama.

Baca Juga: UBJ Perguruan Tinggi Pertama sebagai Fasilitator Konsolidasi Institusi Bidang Keamanan dan Akademisi dalam Peningkatan Peran Polri Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Setelah itu, Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.H, menyampaikan materi berjudul “Catatan Kritis: Hubungan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam RUU KUHAP.” Dr. Yudi menyoroti pentingnya harmonisasi antara KUHP yang telah disahkan dan akan berlaku pada 2026 dengan RUU KUHAP yang tengah dibahas. RUU KUHAP idealnya harus mencerminkan semangat KUHP baru, memperbaiki kelemahan KUHAP 1981, dan mengakomodasi perkembangan hukum serta prinsip-prinsip internasional. Salah satu persoalan utama yang diangkat adalah hubungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang selama ini terfragmentasi dan sarat ego sektoral. Dalam RUU KUHAP, perlu ada penyederhanaan antara tahap penyelidikan dan penyidikan karena keduanya sangat mirip, dan disarankan digabung menjadi satu tahap saja dengan istilah “penyelidikan” yang mencakup kewenangan penyidikan. paya paksa seperti penangkapan dan penahanan juga harus mendapatkan izin pengadilan sebagai bentuk perlindungan HAM dan penguatan kontrol institusional.

Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Call Center Humas UBJ: +62 878-4162-4810

Adapun narasumber yang hair yakni Kepala Program Studi Teknik Perminyakan STT Migas Balikpapan Abdul Ghafar Karim, S.T., M.T. dan Dosen Tetap Program Studi Teknik Perminyakan Ubhara Jaya, Dr. Wahyu Sutresno, S.T., M.T. 

Abdul Ghafar dalam materinya menyoroti “The Role of AI in Advancing Energy Efficiency for Indonesia’s Net Zero 2060 Sub-topic: Challenges and Strategies for Universities and Students” atau peran kecerdasan buatan (AI) dalam meningkatkan efisiensi energi guna mendukung target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060. Dia menjabarkan tentang gambarkan keseluruhan sektor energi di Indonesia. 

Baca Juga: Jadi Lulusan Teknik Kimia? Ini Keahlian yang Bisa Mengantarkanmu ke Karier Cemerlang!

Selanjutnya tentang Peran AI dalam Transisi Energi. Dijelaskan ada 3 point yakni Predictive Maintenance, AI dapat digunakan untuk memprediksi dan mencegah kegagalan pada infrastruktur energi terbarukan sebelum terjadi kerusakan. Kemudian ada Energy Optimization yakni, AI membantu mengoptimalkan jaringan energi agar lebih efisien dan dapat memprediksi permintaan energi dengan lebih akurat. Poin terakhir yaitu Resource Efficiency, AI berperan dalam meningkatkan efisiensi sumber daya untuk memaksimalkan produksi energi dari proyek tenaga surya dan angin.

Sementara untuk narasumber kedua, Dr. Ir. Wahyu Sutresno, S.T., M.T menjabarkan tentang apa itu emisi karbon hingga dampaknya pada kesehatan masyarakat, lingkungan hingga ekonomi. Dr Wahyu juga memberikan gambaran apa yang perlu dilakukan akademisi  dalam mengembangkan panas bumi. Salah satunya yakni melakukan penelitian/studi, knowledge transfer, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten.

Baca Juga: Prodi Teknik Perminyakan Ubhara Jaya Raih Akreditasi Baik Sekali

Sementara untuk masyarakat bisa mulai mendukung proyek-proyek terbarukan, berkontribusi sebagai tenaga kerja, membangun kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan, konservasi energi, dan pelestarian lingkungan. Sedangkan badan usaha yakni menjalankan kegiatan usaha, menciptakan lapangan kerja, berkontribusi bagi masyarakat, ekonomi lokal, dan penerimaan negara. Hal ini juga harus didukung dengan peran media yang menyosialisasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Tim Media dan Publikasi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Seminar ini digelar secara dalam jaringan dan luar jaringan di Kampus II Ubhara Jaya, Bekasi. Ada sekitar 367 peserta yang hadir secara online. 

Adapun narasumber yang hadir yakni Prof. Uichol Kim dari Korea, Prof. Dr. Mohd. Dahlan dari Malaysia, Dr. Thipnapa Huansuriya dari Thailand, Dr. Wustari L Mangundjaya dari Indonesia dan Drik Boersma dari Belanda.

Baca Juga: Fakultas Teknik Gelar Seminar Nasional Bahas Aplikasi Rekayasa Keteknikan dalam Disrupsi Teknologi dan Industri

Narasumber pertama yang memberikan paparan, Prof. Uichol Kim mengusung materi tentang “Indigenous and cultural analysis of the probabilistic versus deterministic view of accident and safety”. Dalam hal ini, Prof Uichol pertama menjelaskan tentang Accidents and human cost. Disebutkan jika sekitar 75 persen kematian yang menimpa remaja itu karena kecelakaan. 

“The leading cause of death due to injury is through traffic accidents. Every year, around 6,200 children and adolescents die and more than 1,4 million are injured from traffic accidents,” katanya.

Sedangkan pemateri kedua, Prof Dr Mohd Dahlan menjelaskan tentang “Psychological Safety at Work: A Malaysia Perspective”. Sementara untuk narasumber ketiga Dr. Thipnapa memaparkan materi tentang “Psychological Safety from perspective of indigenous psychology”. 

Dalam hal ini, Dr Thipnapa memaparkan tentang bagaimana individu merasa aman secara emosional dan mental dalam suatu lingkungan, tanpa takut dipermalukan, dihukum, atau dianiaya karena mengemukakan ide, bertanya, atau mengakui kesalahan. Keselamatan psikologis sangat penting dalam konteks kerja tim, pembelajaran, dan inovasi, di mana kebebasan untuk berpendapat dan berbuat kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses perkembangan.

Baca Juga: Seminar Nasional Fakultas Hukum Ubhara Jaya: Menakar Masa Depan Penegak Hukum di Indonesia

“In a psychologically safe workplace, people feel that they can candidly speak up with relevant ideas, questions, of concerns without fear or being punished or retalited,” ujarnya.

Sedangkan pemateri dari Belanda Drik Boersma menjelaskan tentang “Psychological safety in the Netherlands,”. Kemudian pemateri terakhir Dr. Wustari L Mangundjaya yang juga Dekan Fakultas Psikologi Ubhara Jaya menjelaskan konsep yang diperkenalkan oleh Dr. Thomas Harris tentang “I’m OK, You’re OK”. 

Dalam bahasan ini dijelaskan tentang empat posisi hidup (life positions) yang diidentifikasi dalam analisis transaksional, yang mencerminkan cara seseorang memandang dirinya sendiri dan orang lain. 

Tim Media dan Publikasi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Seminar ini dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) di ruang Wilmar 103, Kampus II Ubhara Jaya. Hadir sebagai narasumber yakni Kepala Program Studi Teknik Industri, Institut Teknologi Indonesia (ITI) Ir. Mega Bagus Herlambang, S.T., M.T., Ph.d dan Dosen Tetap Prodi Teknik Industri Ubhara Jaya, Dr. Ahmad Andreas Tri Panudju, S.T., M.T. 

Dekan Fakultas Teknik, Dr. Tulus Sukreni, S.T.,M.T dalam sambutannya mengharapkan Seminar Nasional Teknik ini bisa menjadi tepat diskusi menanggapi tentang era disrupsi teknologi dan industri. Sementara itu, ketua panitia penyelenggara, Dosen Tetap Program Studi Teknik Industri, Yuri Delano Regent Montororing, S.T., M.T mengatakan Seminar Nasional Teknik ini digelar untuk mendukung diseminasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa di Ubhara Jaya.

“Ini merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung salah satunya adalah diseminasi penelitian mahasiswa dan dosen. Di mana diseminasi dan publikasi hasil penelitian ini sangat disyaratkan penting oleh Lembaga Akreditasi yang kami gunakan yakni LAM-Teknik,” katanya.

Baca Juga: Intip 4 Prodi di Fakultas Teknik Ubhara Jaya Lengkap Dengan Fasilitasnya

Narasumber yang pertama memberikan materi,  Ir. Mega banyak membahas tentang sejumlah perubahan era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital. Beberapa yang disinggung yakni perkembangnya internet, layanan aplikasi jasa ojek online hingga pembelian online.

“Saya ingat dulu sebelum ada internet kita semua masih pakai modem. Tapi sekarang kita dengan gampangnya semua orang pasang Wifi di mana-mana,” katanya.

Tak hanya itu, ada sejumlah layanan teknologi yang mulai bermunculan hingga menggantikan peran manusia. 

“Perusahaan Xiaomi itu sudah bikin mobil secara otomatis. Di mana produknya mungkin hanya 1 persen manusia,” ucapnya lagi.

Ir Mega juga membahas soal adanya software ChatGPT yang dikenal sebagai artificial intelligence yang membantu manusia dalam menjawab pertanyaan. Bahkan akurasi yang diberikan ChatGPT cukup akurat.

“Jadi ChatGPT itu sangat cerdas. Bahasanya jika terlalu kaku ChatGPT juga bisa bantu agar bahasa lebih halus,” ujarnya.

Baca Juga: Fakultas Teknik Ubhara Jaya Latih Mahasiswa Menulis Artikel Ilmiah Nasional

Sementara itu, pembicara kedua Dr. Ahmad Andreas Tri Panudju, S.T., M.T. menyebutkan ada tiga mega disrupsi teknologi yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Rinciannya yakni perubahan iklim, revolusi industri 0.4 dan pandemi Covid-19.

“Setelah pandemi Covid-19 kita menyadari betapa pentingnya internet,” ucapnya.

Usai pemaparan, para peserta diberikan kesempatan memberikan pernyataan. Selain tanya jawab, acara selanjutnya diakhiri dengan penandatangan kerja sama (Implementing Agreement). Kemudian pemilihan 4 best paper mahasiswa dari 151 paper yang mendaftar. 

Tim Media dan Publikasi 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Pencatatan rekor total 11.259 peserta aktif yang mengikuti seminar secara hybrid melalui kehadiran langsung di Auditorium Ubhara Jaya dan melalui daring, diserahkan langsung perwakilan MURI kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta, Irjen. Pol (Purn) Prof. Dr. Drs Bambang Karsono, S.H., M.M., mengatakan, “Sejalan dengan visi Ubhara Jaya untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan kebangsaan berbasis sekuriti, yang mampu bersaing dan berperilaku baik, maka Ubhara Jaya berupaya melaksanakan kegiatan pelatihan bela negara dalam upaya pembinaan karakter,” jelas Rektor Ubhara Jaya.

Seminar Nasional Bela Negara dan Lokakarya Pendidikan Karakter Bangsa ini juga menandai diresmikannya pusat kajian baru di Ubhara Jaya, yakni Pusat Kajian Bela Negara.

“Kehadiran Pusat Kajian Bela Negara ini akan mengajak mahasiswa dan sivitas akademika lebih fokus menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan kesadaran bela negara melalui pembentukan karakter nasionalis, pembinaan jiwa kepemimpinan, mendorong inovasi dan kreativitas, penguatan kerjasama, peningkatan kemampuan berpikir kritis dan pemantapan jaringan serta kolaborasi,” jelas Rektor Ubhara Jaya.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah III, Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc, dalam sambutannya mengatakan bahwa Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh dan terpadu yang dilandasi pada kecintaan terhadap tanah air, “Di dunia akademik, pembelajaran bela negara ini, implementasinya dilakukan melalui berbagai pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat dan bentuk bentuk pembelajaran lainnya,” jelas Prof. Dr. Toni Toharudin.

Seminar Nasional menghadirkan sejumlah praktisi berpengalaman dan akademisi yang aktif menyuarakan Pendidikan Bela Negara, seperti, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. Tan Sri Da’i Bachtiar, SH, AO, Zannuba Ariffah Chafsoh, S.I.Kom, M.P.A (Yenny Wahid), Prof. (Ris) Hermawan Sulistyo, MA., Ph.D., serta Prof. Dr. Ir. Illah Sailah, MS.

Dalam sambutannya, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Chairuddin Ismail S.H., M.H., mengatakan, “Penyelenggaraan Seminar Nasional dan Lokakarya ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan proses sosialisasi dan internalisasi nilai nilai bela negara dalam rangka penguatan kesadaran nasionalisme yang menjadi fondasi penting mempertahankan dan memperkuat kedaulatan bangsa,” ucap Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti ini selaku Yayasan yang menaungi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Tim Media dan Publikasi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Mengawali sambutannya, Rektor Ubhara Jaya, Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, mengatakan pentingnya keberadaan guru besar sebagai pilar utama dalam menciptakan perubahan bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan akademis, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, Guru Besar menjadi garda terdepan yang dapat mendorong kemajuan dan inovasi di berbagai sektor kehidupan bangsa,” ucap Rektor Ubhara Jaya.

Lebih jauh Rektor Ubhara Jaya mengatakan peran guru besar yang tidak hanya memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menginspirasi generasi muda, mahasiswa dan masyarakat untuk berperan aktif dalam kemajuan bangsa dan negara, Para guru besar ini juga menjadi agen perubahan (agent of change), yang mampu memberi pemikiran kritis, solusi inovatif dan rekomendasi strategis untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tegas Rektor Ubhara Jaya.

Ke depan, Rektor Ubhara Jaya, yang baru saja dikukuhkan menjadi Visiting Professor di Universitas Mindanao pada bulan Juli lalu ini, berharap seminar dan silaturahmi nasional Pergubi dapat menjadi menjadi momentum menciptakan jaringan kolaborasi yang kuat antara para guru besar, akademisi, praktisi, pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Pergubi Prof. Dr. Ir. Gimbal Doloksaribu, M.M., mengingatkan kepada para guru besar yang hadir dalam acara ini untuk terus memberi kontribusi dalam pembangunan, “Dalam proses pembangunan, professor tidak bisa hanya tinggal diam, professor harus berbicara, karena negara bisa hancur jika professor hanya diam dan mendengar,” tegas Ketua Umum Pergubi.

Ia mengajak para guru besar yang ada di Indonesia untuk saling menguatkan dan bersatu, “Persatuan profesor ini harus semakin kuat, agar suara kita bisa didengar untuk memberi masukan pada proses pembangunan yang sedang berjalan,” tegasnya lagi.

Sementara itu Ketua Pembina  Yayasan Brata Bhakti, Jend.Pol (Purn) Chaeruddin Ismail S.H., M.M., mengatakan pentingnya para profesor mengambil peran dalam memberi pemikiran dalam menjalankan birokrasi dan kekuasaan, “Tugas para ilmuwan adalah menjaga kebenaran, untuk itu dengan cara berpikir dan intelektual yang dimilikinya, pemikiran para guru besar ini akan memberi masukan berarti dalam menjalankan birokrasi pemerintahan dengan terus-menerus mencari kebenaran dengan argumentasi intelektualnya,” harap Prof. Chaeruddin Ismail.

Acara dilanjutkan dengan seminar nasional yang menghadirkan narasumber dari perwakilan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Anggota Soldier of Peace International Association (SPIA), Prof. Dr. Rantastia Nur Alangan, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Hermawan Sulistyo, M.A., Ph.D., APU, dan dimoderatori Staf Ahli Rektor Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Diah Ayu Permatasari, S.T., SIP, MIR.

Acara dihadiri oleh para guru besar sejumlah perguruan tinggi di wilayah LLDIKTI Wilayah III DKI JAKARTA, Rektor, Kepala Sekolah Menengah Atas yang ada di wilayah Kota Bekasi dan civitas akademika Ubhara Jaya.

Tim Media dan Publikasi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

“Seminar ini dilaksanakan sebagai upaya menyusun Mata Kuliah Dasar Universitas (MKDU), yang nantinya akan diserap, dikembangkan dan disesuaikan ke dalam masing-masing aktivitas akademik di Program Studi. Ini menjadi langkah awal untuk menerima masukan dan saran,’terang Rektor. Catatan penting dari diskusi, lanjutnya, akan dibahas lebih lanjut oleh tim untuk dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar untuk mahasiswa. Untuk Ilmu Kepolisian, kajian yang dilakukan dengan menghimpun masukan dari para pakar yang menguasai ilmu kepolisian tidak hanya secara teori tapi juga para praktisi langsung yang telah berpengalaman panjang di kepolisian.

Terkait Intelijen Ekonomi, Rektor Ubhara Jaya mengatakan materi yang akan diberikan di Ubhara Jaya adalah intelijen dari perspektif ilmu pengetahuan, “Masalah ekonomi dalam percaturan global seringkali terjadi karena perebutan sumber daya alam antar negara. Disinilah kita harapkan nantinya para lulusan Ubhara Jaya, dengan berbagai teori intelijen yang dimilikinya, mampu mengidentifikasi, memprediksi, mengantisipasi dan memberikan masukan strategis dalam pengelolaan sumber daya ekonomi negara dalam konteks menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” harap Rektor Ubhara Jaya.

Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Chaerudin Ismail, SH, MH, dalam arahannya, mengemukakan pentingnya mata kuliah Ilmu Kepolisian di Ubhara Jaya memiliki perbedaan dengan yang diajarkan pada sekolah-sekolah kepolisian murni. “Ini akan menjadi sumbangsih bagi kajian tentang ilmu keamanan (security), di mana mahasiswa memiliki pemahaman tentang dimensi pengetahuan kepolisian dan intelijen berbasis security,” ucapnya.

Dalam paparan bertajuk “Ilmu Kepolisian Sebagai Mata Kuliah Unggulan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen Polisi (Purn). Dr. Bibit Samad Rianto, menyampaikan, “Ilmu Kepolisian sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya.”

Menurut Mantan Komisioner KPK, aktualisasi mata kuliah Ilmu Kepolisian ini dapat mendorong lulusan Ubhara Jaya untuk turut mendorong fungsi kepolisian secara baik dan benar dalam menjaga ketertiban masyarakat, karena saat ini relevansi keilmuan kepolisian tidak lagi disandarkan kepada penindakan terhadap tindak kejahatan, namun juga pada masalah-masalah baru seperti bencana sosial  dan bencana alam, yang masuk dalam permasalahan baru di bidang ilmu kepolisian.

Sementara terkait Mata Kuliah Intelijen Ekonomi, paparan bertajuk “Intelijen Ekonomi sebagai Mata Kuliah Unggulan Ubhara Jaya,” disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Tatang Ary Gumanty, M. Bus. Acc., Ph.D. Ia menyampaikan bahwa mahasiswa diharapkan mampu memahami arti penting dan manfaat intelijen ekonomi tidak hanya dalam konteks negara tapi juga dalam bisnis perusahaaan. Mahasiswa akan belajar bagaimana sebuah negara menerapkan intelijen ekonomi demi keamanan ekonomi nasional dan juga bagaimana perusahaan mampu bertahan dengan menguatkan aspek intelijen dalam pengelolaan bisnisnya.

Sebagai penanggap makalah intelijen ekonomi, Komjen (Purn.) Dr. Drs. Ito Sumardi, mengatakan persoalan ekonomi menjadi pilar penting dari suatu negara, dan untuk itu diperlukan kajian mendalam dalam penerapannya sebagai Mata Kuliah Dasar Universitas. Pendekatan deduktif yang dimulai dari pemahaman secara umum yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami, dapat menjadikan mata kuliah ini menarik untuk didalami lebih lanjut oleh mahasiswa.

Sebagai penanggap berikutnya, Prof. Dr. Hermawan Sulistyo, MA, memberi masukan pentingnya untuk secara bertahap memberi pemahaman soal ilmu kepolisian dari tingkat dasar untuk memunculkan substansi yang sama namun dengan derajat kedalaman yang berbeda, dengan memulai pemahaman Ilmu Kepolisian di level universitas, baru kemudian diturunkan ke level program studi secara khusus.

Saat ini menurutnya, sudah banyak buku panduan berbahasa Indonesia yang bisa digunakan dan bahkan dikembangkan, untuk menjadi acuan dalam penyusunan mata kuliah Ilmu Kepolisian. Sementara, secara khusus, menanggapi makalah Intelijen Ekonomi, Prof. Hermawan berharap nantinya mata kuliah dapat difokuskan pada analisis atau kajian di level negara dan kawasan/regional.

Sementara itu, Perwakilan dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Dr. Benny Saragih menyoroti sifat universal dari Ilmu Kepolisian, yang membuatnya mudah untuk diimplementasikan kemana saja. Di PTIK sendiri saat ini, pembelajaran tentang Ilmu Kepolisian yang diberikan menyangkut strategi penyelesaian dari berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh polisi di lapangan, sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Sebagai penanggap terakhir pada makalah tentang Intelijen Ekonomi, Irjen Pol (Purn) Dr. Mohammad Djatmiko mengatakan sebagai universitas berwawasan nasional dan bercirikan keamanan, sangat tepat bila mempelopori pemberian mata kuliah intelijen ekonomi, guna memberikan pemahaman terhadap semua pemangku kepentingan negara tentang pengamanan dan penyuksesan pembangunan ekonomi negara dalam mewujudkan tujuan nasional.

“Peran intelijen ekonomi antara lain dapat melakukan deteksi dini terhadap setiap ancaman, tantangan dan hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri sehingga dapat mengamankan dan menyukseskan pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu dalam implementasi mata kuliahnya, penting untuk memberi pemahaman tentang fungsi intelijen yang meliputi fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan analisis intelijen,” ujar Dr. Mochammad Djatmiko mengakhiri tanggapannya.

Seminar ini akan di follow up dengan Rencana Forum Diskusi yang lebih dalam pada pengembangan Ilmu Kepolisian dan Intelijen Ekonomi.

Tim Media dan Publikasi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM membuka persoalan atas merebaknya fenomena  Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Hal itu membuatnya prihatin karena berpotensi berkembang menjadi masalah besar dan serius. Transgender (LGBT) dapat jadi Ancaman bagi Eksistensi sebuah Keluarga, Perkawinan yang awalnya merupakan hal yang sakral dan legal dengan maksud untuk melestarikan keturunan,” imbuh rektor.

Wakil Ketua Umum ICMI, Dr. Sri Astuti sama prihatinnya. Melalui ICMI, dia bertekad untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya LGBT. Ia menyampaikan solusi yang bisa ditawarkan yakni pendekatan kesehatan, kedua pendekatan umum dan agama, ketiga pendekatan hukum dan politik.

Komitmen ICMI demikian sejalan dengan Visi Ubhara Jaya, yakni menjadi Kampus Unggulan yang berwawasan kebangsaan dengan berbasis sekuriti guna menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berperilaku baik dan mampu bersaing. Seminar ini kemudian menjadi bukti Komitmen Ubhara Jaya untuk selamatkan generasi Penerus dari malapetaka moral dan perilaku menyimpang berupa hubungan seksual sejenis.

Acara yang dihadiri ratusan Peserta menghadirkan Prof. Dr. Aida Vitayala, Guru Besar Komunikasi Gender IPB, dr. Hanny Nilasari, Sp. KK, dokter spesialis penyakit kelamin dari Universitas Indonesia, Dr. Herawati Tarigan, Anggota DPR-RI Komisi VIII, Dr. Masnasari, Tim Ahli Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Dr. Didin Muhafidin, SIP, M.Si, Ahli Kebijakan Publik. Masing-masing Narasumber membahas Topik dari sudut pandang keahlian demi mengupas keberadaan fenomena LGBT tersebut.

Sebagai Pemateri pertama, Prof. Prof. Dr.Aida  menyorot LGBT sebagai perilaku Seksual yang menyimpang.  Menurutnya, konsep keluarga yang terdiri atas perempuan dan laki-laki, ayah dan ibu harus dikembalikan.  Demikian halnya dengan keluarga sebagai unit terkecil dari suatu sistem sosial masyarakat berfungsi sebagai lembaga sosialisasi pertama di dalam mewariskan  norma dan nilai-nilai kepatutan sesuai adat istiadat dan budi pekerti.

Sementara itu, Dokter  penyakit kulit dan kelamin RSCM, Dr. Hanny, SpKK (K) FINSDV., FAADV mengulik perilaku seks serta dampaknya bagi Kesehatan reproduksi. “Mereka yang memiliki orientasi seksual suka sejenis memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit menular seksual yang ditularkan melalui kontak seksual anal, begitu pula infeksi HIV,”terangnya. Pembicara lainnya juga menegaskan mengenai bahaya dan potensi perusakan moral Bangsa melalui bahaya LGBT. Diharapkan seminar ini akan membawa pengetahuan dan hasil yang memberi wawasan positif untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terbaik bagi Nusa dan Bangsa. Acara ditutup dengan pemberian plakat dan foto bersama.

Tim Media Ubhara jaya

Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM di sela-sela sambutannya di Seminar Nasional bertajuk “Strategi Nasional Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Politik Hukum Guna Penguatan Legislasi”(10/12/2019) di Auditorium Ubhara Jaya Kampus Bekasi.

“Perangkat Peraturan yang ada perlu ditinjau kembali, seiring dengan beredarnya Jenis Narkoba baru yang belum masuk sebagai Jenis Narkotika dalam Peraturan di Indonesia. Undang-Undang juga belum secara jelas memberikan penegasan antara definisi Penyalahgunaan, korban Penyalahguna, dan Pengedar,”Imbuh Rektor. Imbasnya, Jaksa dan Penyidik Cenderung menyingkapi Penyalahguna Narkotika sebagai kriminal tanpa memandang dari sisi kesehatan.

Rektor melanjutkan, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba menjadi fokus Ubhara Jaya saat ini. Seminar ini, menurutnya adalah bentuk komitmen serius Kampus dalam upaya mencegah Narkoba. Seminar menghadirkan pakar Nasional seperti; Ketua Badan  Legislasi DPR RI, Dr.Supratman Andi Agtas,SH,MH, Guru Besar Ilmu Hukum UI,  Prof. Hikmahanto Juwana, Ketua Umum DPP GRANAT Dr. H. Henry Yosodiningrat, SH, MH, Koordinator Staf Ahli BNN Komjen Pol. Drs. Ahwil Luthan, SH, MBA, MM. Dosen Tetap,  Indah P. Amaritasari, S.IP, MA sebagai moderator.

Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH memberikan informasi bahwasanya  “Badan legislasi telah melakukan pleno dalam program legislasi nasional tahun 2020-2024, Alhamdulillah perjuangan revisi mengenai UU No  35 tahun 2009 telah masuk dalam prolegnas”. Beliau juga  mengajak Ubhara Jaya untuk membuat pusat kajian narkotika untuk bekerja sama dengan DPR untuk menyiapkan kajian Bersama dengan DPR dalam mengkaji penelitian mengenai prolegnas ini. Pembicara ke dua Prof. Hikmahanto Juwana berbicara tentang Politik Hukum dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika secara Internasional. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba dianggap kejahatan dan dipenjara, tapi di Luar Negeri, Pengguna bukanlah Kejahatan dan justru perlu direhabilitasi.

“Permasalahannya, tidak ada kesepahaman definisi Internasional maka Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika secara Internasional jadi sulit. Fakta kedua, Indonesia sudah jadi pasar Narkoba. Ini sangat memprihatinkan. Prof Hikmanto berpendapat, penguatan legislasi tidak cukup dalam menumpas kejahatan Narkoba. Penegak hukum di Indonesia juga perlu diperkuat dan yang terpenting lagi kesadaran bahaya Narkoba di kalangan masyarakat terutama generasi muda perlu lebih diperkuat.

Melengkapi seminar, Ketua Umum GRANAT Dr. H. Henry Yosodiningrat, SH, MH menegaskan perlunya pencegahan yang luar biasa mengingat kejahatan Narkoba adalah kejahatan luar biasa yang berbeda dari kejahatan lainnya. Komjen Pol. Drs. Ahwil Luthan, SH, MBA, MM dari BNN membenarkan hal tersebut, Narkoba menyasar siapapun tanpa melihat-lihat, bahkan Peredaran Narkoba di lapas sudah seperti Rahasia Umum. “Pencegahan dan penindakan memang penting. Tapi yang tak boleh dilupakan adalah Rehabilitasi,”tegasnya.

Acara Seminar yang berlangsung dari pagi hingga siang mendulang banyak Respon Positif berupa pertanyaan dan Apresiasi dari Peserta, yang berasal dari latar belakang yang berbeda seperti Mahasiswa, Dosen, Penegak Hukum, Aktivis Penggiat anti Narkoba dll. Acara seminar kemudian dilanjutkan dengan Pelantikan Pengurus DPC Khusus Granat (Gerakan Nasional Anti Narkoba) Ubhara Jaya Periode 2019-2024 dimana mahasiswa, dosen dan staf sebagai bagian didalamnya. Acara ditutup dengan hiburan dari artis Nasional Dian Piesesha yang juga merupakan anggota dari Gerakan Nasional Anti Narkoba.

Tim Media Ubhara Jaya